Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) di Lampung terkait pemakaian anestesi Bupivacaine perlu mendapat perhatian lebih serius sebab, selain di Lampung, kasus serupa terjadi di kota lain dalam tiga pekan setelah kasus di Lampung. Bahkan, dari 12 kasus, 10 pasien meninggal. 

“Ini tidak bisa dianggap main-main, kita harus siaga satu karena kasus Bupivacaine atau obat jenis ini digunakan di seluruh Indonesia. Perlu diambil langkah yang kongkrit, karena kita khawatir ada kejadian lagi di tempat lain,”tegas Dede.

Hal tersebut terungkap Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU) Komis IX DPR, Kamis (28/4/2016), di Gedung DPR, Jakarta. Rapat dihadiri pihak Kementerian Kesehatan, BPOM, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, serta Perhimpunan Dokter Anestesi dan Terapi Intensif.

Dalam RDPU tersebut, sejumlah anggota Komisi IX DPR mengusulkan agar dibentuk Panitia Kerja (Panja) kasus Bupivacaine, agar lebih fokus dalam penanganan kasus tersebut.

Sementara itu, Ketua Tim Penelaahan Kasus Sentinel Serius Kemenkes Prof Herkutanto memaparkan, tim belum bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab kematian pasien dalam kasus Bupivacain. “Apa penyebabnya kami belum tahu. Sementara ini patut diduga kematian pasien terkait zat yang terkandung dalam Bupivacain,”terangnya, 

Lebih lanjut ia menjelaskan, kesimpulan sementara diduga diambil karena kasus Bupivacain terjadi di beberapa wilayah, dalam waktu yang  berdekatan, dan semua pasien menggunakan obat yang sama, yakni Bupivacain injeksi spinal produksi PT Bernofarm dan PT Dexa Medica.

“Pendekatan dalam investigasi kasus ini, bagi Kemenkes bukan mencari siapa yang salah, melainkan pencegahan untuk melindungi masyarakat,” tegasnya

RDPU inipun menghasilkan tiga kesimpulan, Pertama, Komisi IX DPR RI meminta kepada Tim Investasi Terpadu Kementerian Kesehatan RI untuk investigasi terhadap seluruh Kejadian Tidak Diinginkan Sentinel (KTD Sentinel) Anestesi Bupivacaine Spinal Injeksi di tujuh kota.

Kedua, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan laporan perkembangan atas  Kejadian Tidak Diinginkan Sentinel (KTD Sentinel) di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu Lampung kepad Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 9 Mei 2016.

Ketiga, Komisi IX DPR Ri akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami seluruh Kejadian Tidak Diinginkan Sentinel (KTD Sentinel) Anestesi Bupivacaine Spinal Injeksi pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016.(rnm)/foto:jayadi/iw.